1 Maret 2008
JAKARTA , Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan sebagai bangsa yang majemuk, jika mencari presiden dan wakil presiden bangsa Indonesia sebaiknya tidak lagi bicara tentang dikotomi antara Jawa dan non-Jawa. Sebagai bangsa yang menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mengakui beragam etnis dan agama.
Sehingga, bukan waktunya lagi untuk berbicara tentang mayoritas atau minoritas. Sultan justru menilai kelompok mayoritas harus bisa mengayomi kelompok minoritas.
Hal itu dikatakan Sultan HB X seusai diskusi yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendengarkan masukan dari gubernur tentang amendemen UUD 1945 di Jakarta, Jumat (29/2).
“Orang Jawa yang mayoritas dapat mengayomi yang minoritas. Bukan memaksakan kehendak. Itu ngomong kemajemukan. Jadi apa pun tidak usah dipersoalkan. Yang penting orang yang dipilih mempunyai kapasitas untuk itu dan didukung oleh rakyat Indonesia, biar pun bukan beragama Islam. Biarkan saja, wong itu pilihan rakyat,” kata dia.
Sultan mengatakan bangsa Indonesia sejak awal mengakui persatuan dan bukan kesatuan. Persatuan itu berarti memahami adanya kemajemukan, tidak mempertanyakan asal daerah juga agama yang dianut.
“Kalau kita masih memperkenalkan saya orang Jawa, saya orang Papua, atau Dayak, berarti cara berpikir kita tidak pluralis. Yang penting bangsa Indonesia, agamanya apa pun tidak pernah dipersoalkan. Jadi kalau seperti itu, tidak akan dipertanyakan lagi Jawa dan non-Jawa,” katanya.
Karena itu, Sultan berharap Bhinneka Tunggal Ika tidak sekadar menjadi simbol tetapi menjadi strategi pembangunan bangsa. Dia juga tidak mempermasalahkan jika ada calon presiden dan wakil presiden berasal dari agama Katolik dan Protestan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Irman Gusman mengatakan dari pengalaman pemilu selama ini, memang sulit bagi kelompok minoritas untuk bisa tampil menjadi presiden di Indonesia. Pengalaman menunjukkan, suka atau tidak suka, pilihan kombinasi wilayah untuk presiden dan wakil presiden penting karena pemilih merasa terwakili. [L-10]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/01/index.html
